Operasi Mantap Praja 2024, Polda Sumsel Siapkan 721 Personel Amankan Pilkada

×

Operasi Mantap Praja 2024, Polda Sumsel Siapkan 721 Personel Amankan Pilkada

Bagikan berita
Operasi Mantap Praja 2024, Polda Sumsel Siapkan 721 Personel Amankan Pilkada
Operasi Mantap Praja 2024, Polda Sumsel Siapkan 721 Personel Amankan Pilkada

SINGGALANG RIAU – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah mempersiapkan Operasi Mantap Praja Musi 2024 sebagai bagian dari pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil perkiraan intelijen, Polda Sumsel berkomitmen mengawal demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka kesatuan dan keutuhan bangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Polda Sumsel bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan instansi terkait, untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Peran serta aktif masyarakat juga diharapkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Sunarto, yang menjabat sebagai Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja (OPM) Musi 2024, sekaligus Kabid Humas Polda Sumsel.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan kesiapan jajaran kepolisian untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada, terutama pada fase penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang berlangsung dari 22 hingga 24 September 2024.

"Polda Sumsel telah mempersiapkan pengamanan secara menyeluruh pada tahap penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini adalah bagian dari rangkaian operasi kepolisian yang terpusat, didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya. Fokus utama kami adalah kegiatan pre-emtif dan preventif yang didukung intelijen dan penegakan hukum, guna menciptakan suasana yang kondusif," kata Sunarto.

Dalam pengamanan ini, Polda Sumsel menggunakan strategi gabungan pengamanan terbuka dan tertutup.

Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada penyelenggara Pilkada, peserta, serta masyarakat luas.

Sasaran pengamanan meliputi lokasi-lokasi strategis seperti rumah kediaman Ketua KPU dan Panwaslu, kantor KPU, Bawaslu, kantor partai politik, hingga tempat tinggal masyarakat.

"Pengamanan juga menyasar individu-individu kunci seperti Ketua dan Komisioner KPU, perwakilan partai politik, pemilih, personel Polri yang bertugas, serta para jurnalis yang meliput Pilkada. Kami siap mengantisipasi segala bentuk kriminalitas dan potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab," lanjut Sunarto.

Editor : R. Zikri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini