SINGGALANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono mengaku tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang disiapkan pemerintah.
Atas kemarahan publik itu, Basuki pun menyebut program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat.
Basuki menambahkan, pemerintah siap menerima masukan. Misalnya dari DPR RI apabila diminta agar program iuran Tapera diundur.
"Menurut saya pribadi kalau memang ini belum siap kenapa kita harus terkesa-kesa," katanya dilansir dari YouTube Kompascom Reporter on Location, Jumat, 7 Juni 2024.
Basuki menambahkan, harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp105 triliun dikuncurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk subsidi selisih bunga.
"Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul, saya enggak enggak ngelego lah," katanya.
Basuki kemudian menjelaskan sebenarnya aturan mengenai iuran Tapera sudah disiapkan sejak 2016. Namun kebijakan itu baru bisa diterapkan pada 2027."Itupun dengan status diundur karena untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat tapi nyatanya masyarakat justru menolak keras dengan adanya Tapera," katanya.
Ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja.
Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian iuran dari para pekerja.
Editor : RC 021Sumber : YouTube Kompascom Reporter on Location