PHR dan STP Riau Tingkatkan Kapasitas SDM Pariwisata di Hutan Adat Imbo Putui, Kampar

×

PHR dan STP Riau Tingkatkan Kapasitas SDM Pariwisata di Hutan Adat Imbo Putui, Kampar

Bagikan berita
_Tim CSR PHR dan STP Riau bersama peserta Pelatihan dan Pendampingan Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Kelembagaan Desa Wisata, Petapahan, Kampar, Kamis (3/10/2024). Hutan Adat Imbo Putui menjadi salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan
_Tim CSR PHR dan STP Riau bersama peserta Pelatihan dan Pendampingan Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Kelembagaan Desa Wisata, Petapahan, Kampar, Kamis (3/10/2024). Hutan Adat Imbo Putui menjadi salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan

SINGGALANG RIAU– Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau dalam upaya menjadikan Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagai desa wisata mandiri dan berkelanjutan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pariwisata melalui pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat setempat.

Ketua STP Riau, Eni Sumiarsih, menyampaikan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sangat penting untuk mengelola desa wisata secara profesional.

"Pelatihan dan pendampingan ini merupakan strategi efektif untuk memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan desa wisata," katanya, Kamis (3/10/2024).

Hutan Adat Imbo Putui, yang menjadi salah satu potensi wisata unggulan di Desa Petapahan, diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat.

Diketahui hutan dengan luas 251 hektare ini ditetapkan sebagai kawasan hutan adat oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Februari 2020 lalu.

Hutan ini dikenal karena keanekaragaman flora dan faunanya, seperti anggrek, liana, kantong semar, dan berbagai spesies burung serta mamalia.

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PHR, pelatihan ini juga berfokus pada penguatan kelembagaan desa wisata.

"Kelembagaan sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah desa perlu menetapkan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang mendukung keberlanjutan desa wisata," ujar Eni.

Terpisah, Manager CSR PHR, Pandjie Galih Anoraga menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Editor :
Bagikan

Berita Terkait
Terkini