Bahkan, Irving Kahar Arifin secara resmi menyatakan pada 8 April 2025 bahwa dirinya tidak terlibat dan tidak menyetujui pengajuan sengketa tersebut.
Koalisi Kami Bela Siak juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari ketidakpastian politik ini. Sejak awal tahun 2025, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai daerah belum dibayarkan.
“Pasar mulai sepi, daya beli masyarakat menurun, dan suasana sosial menjadi tegang. Ini bukan hanya soal politik, tapi menyentuh aspek kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat,” jelas Mundung.
Ia juga menambahkan bahwa absennya pemerintahan definitif telah menghambat jalannya pelayanan publik.
“Bagaimana masyarakat bisa hidup tenang jika bahkan hak guru dan tenaga medis pun belum dibayarkan,” ungkapnya.Dalam dokumen Amicus Curiae yang diajukan, koalisi menekankan pentingnya prinsip keadilan, proporsionalitas, konstitusionalisme, serta fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi agar tidak mengambil keputusan yang reaktif atau retroaktif.
“Sudah waktunya MK menyudahi polemik ini. Keputusan yang cepat dan adil akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi, khususnya di daerah dan semua pihak menghormati hasil PSU yang telah diselenggarakan secara sah,” tegas Mundung.
Editor :
